Dukung Gerakan Oposisi Mengkritisi Kebijakan Jokowi, DPD GAMKI DKI Jakarta Ingatkan Gerakan Mahasiswa Termasuk PP GMKI Bersikap Tegas

    Indonesia memerlukan Gerakan Oposisi untuk menyeimbangkan pengawasan kekuasaaan. Gerakan Oposisi bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang digagas tokoh Din Samsuddin dan kawan-kawannya itu layak mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai Gerakan Mahasisda dan Gerakan Kepemudaan, seperti yang dilakukan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP) dan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta).

    Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), Rapen AM Sinaga, Kamis (20/08/2020).

    “Secara teoritis, kekuasaan memang harus diawasi dan dikritisi. Dalam ilmu politik, kekuasaan itu tidak akan pernah demokratis jika dibiarkan berjalan tunggal dengan kekuatan monopolistik atau oligarkis. Menurut saya, apa yang dilakukan Din Samsuddin dan kawan-kawan lewat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu adalah hal yang positif dalam demokrasi,” tutur Rapen AM Sinaga.

    Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini melanjutkan, kelompok-kelompok masyarakat yang dikenal sebagai gerakan mahasiswa, gerakan kaum terdidik, gerakan pemuda, sebaiknya menunjukkan akal sehatnya dengan bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan aksi-aksi mengkritisi secara sehat dan faktual terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung.

    Mantan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Jakarta (Kecab GMKI Jakarta) ini mengutip Filsuf Lord Acton yang menegaskan Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Yakni, kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen.

    Disinggung mengenai keterlibatan Korneles Jacob Galanjinjinay yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), dalam deklarasi Gerakan Oposisi KAMI, Rapen AM Sinaga mengatakan, jika itu sikap tegas organisasi, maka layak didukung untuk melakukan pengkritisan terhadap perjalanan pengelolaan kekuasaan.

    “Saya kira, PP GMKI harusnya di garda terdepan sebagai gerakan intelektual yang kritis, bersama-sama dengan gerakan menyuarakan keadilan atau oposisi yang digagas KAMI itu. Soal urusan tata cara internal mereka, biarlah diselesaikan dengan mengikuti mekanisme. Yang pasti, GMKI, GAMKI dan berbagai kelompok mahasiswa dan pemuda, seperti Kelompok Cipayung, layak mendukung gerakan yang digagas itu,” tutur Rapen AM Sinaga.

    Karena itu, dia berharap, PP GMKI dan Kelompok Cipayung, juga bersama-sama untuk melakukan aksi-aksi intelektual yang kritis terhadap jalannya roda pemerintahan.

    “Nyatakan sikap tegas aja. Jangan abu-abu. Tidak ada yang haram dengan mengkritisi pemerintahan kok. Itu juga gerakan intelektual juga. Dan dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa dan gerakan pemuda adalah barisan pembaharuan, gerakan yang mendobrak berbagai tembok-tembok yang menghambat demokrasi dan terwujudnya tujuan sebuah bangsa dan negara,” tandasnya.

    Dukung Gerakan Oposisi Mengkritisi Kebijakan Jokowi, DPD GAMKI DKI Jakarta Ingatkan Gerakan Mahasiswa Termasuk PP GMKI Bersikap Tegas. – Foto: Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), Rapen AM Sinaga.(Net)
    Dukung Gerakan Oposisi Mengkritisi Kebijakan Jokowi, DPD GAMKI DKI Jakarta Ingatkan Gerakan Mahasiswa Termasuk PP GMKI Bersikap Tegas. – Foto: Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), Rapen AM Sinaga.(Net)

    Sebelumnya, PP GMKI mendadak tak bernyali karena dikritisi oleh teman-teman sepergerakannya. Ketua Bidang Media Komunikasi dan Informasi PP GMKI Benardo Sinambela melayangkan klarifikasi tertulis atas dugaan pencatutan nama Ketua Umum PP GMKI Korneles Jacob Galanjinjinay dalam daftar hadir dan peserta Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu.

    Nama Ketua Umum PP GMKI Korneles Jacob Galanjinjinay berada di urutan nomor 50 dalam daftar itu, yang ditulis sebagai Cornelis Gala Jinjinay.

    “Kami sebagai organisasi memiliki aturan mekanisme organisasi yang jelas. Karena itu, kami menyayangkan adanya pencatutan nama Ketua Umum PP GMKI Korneles Galanjinjinay dalam naskah deklarator KAMI,” ujar Ketua Bidang Media Komunikasi dan Informasi PP GMKI Benardo Sinambela dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2020).

    Benardo menyebut GMKI tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan bergabung dalam KAMI. Tidak hanya itu, dia juga menuturkan Ketum PP GMKI tak menghadiri acara tersebut.

    Sebelumnya, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

    “KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komite KAMI Ahmad Yani saat membacakan Jatidiri KAMI, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).(JTM)

    Komentar Facebook