KAM-J Meminta KPK Periksa Bupati Bima Tekait Kasus Bantuan Bawang Merah


    Puluhan Mahasiswa yang mengatas namankan Koalisi Aksi Mahasiswa Bima Jabodetabek (KAM-J) menggeruduk gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait bantuan bibit bawang merah di Kabupaten Bima.

    Pada awal periode ke-2 Pemerintahan Jokowi, konsep ketahanan pangan dan sejenis terimplementasi dalam konsep daerah penyangga kebutuhan Pangan dan sejenis di tingkat  Nasional, 

    Kabupaten Bima adalah salah satu daerah penyangga kebutuhan Bawang Merah Nasional  berdasarkan potensi SDM, Dukungan Alam dan tingginya potensi Produksi tiap musim panenya. Pada Tahun 2016 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian menggelontorkan Anggaran Negara sebesar  Rp 46 Miliyar dalam 2 tahap. 

    Tahap pertama, pagu anggaran sebanyak Rp 26. 064.484.000 dengan pemenang tender PT. Lasindo Bersinar, Tahap kedua, pagu anggarannya Rp 16.170.000.000 di menangkan PT. Qualita Prima Internasional.

    Kordinator Aksi Rajul mengatakan “Pada proses perjalanannya Bantuan bibit bawang merah di Kab. Bima ini mengalami masalah, sehingga sejumlah pihak tahun 2017 melaporkan adanya dugaan indikasi korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sehingga kasus ini kemudian di Ambil Alih oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat(Polda NTB) berdasarkan laporan masyarakat di dasari dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang menemukan kerugian Negara sebesar 2,3 Miliyar”.28/08/20.Jaksel.

    “Proses penyelidikan kasus ini yang berjalan di tempat di meja Subdit III Tipikor Distreskrimsus Polda NTB, Polda NTB hanya sebatas meminta pengembalian kerugian Negara berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 2,3 M. Hasil kajian  kami menduga bahwa ada oknum di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) yang sengaja mengarahkan kasus ini selesai pada proses pengembalian Kerugian Negara 2,3 Miliyar tanpa ada proses Hukum bagi para pelaku yang terlibat”Tututnya.

    “Sebagai anak petani Bawang Merah yang sebagai obyek penerima bantuan tersebut, sangat merasakan sembrawutnya masalah bantuan bibit bawang ini. mulai sejak pembelian bibit di petani dengan harga murah yang tidak sesuai dengan Standar harga pembelian berdasarkan detail pagu anggaran dalam proyek tersebut sampai tahap pembagian bibit yang sarat manipulatif, terutama adanya kelompok tani fiktif”Ungkap Rajul

    “Kami menolak penyelesaian kasus tersebut sekedar pengembalian kerugian Negara tanpa adanya proses Hukum bagi para pelaku, karena kami menduga ada upaya kesengajaan bukan hanya pihak ke-3 tapi indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Bima dan Pihak Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian RI”Tambahnya.

    “Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Mabes Polri harus ambil alih kasus tersebut berdasarkan temuan Awal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI karena Dugaan kuat indikasi Korupsi berjamaah dalam kasus tersebut. Batasan waktu pengembalian Negara Sudah lewat 60 hari bahkan Sudah bertahun-tahun saatnya kasus Ini di ambil alih KPK atau Mabes Polri”Tutupnya.

    Komentar Facebook