Aktivis PMKRI Siantar Desak Penundaan Pengesahan Ranperda Tibum

    Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum (Ranperda Tibum) Kota Pematangsiantar rawan dijadikan sebagai wadah menyuburkan pungutan liar alias pungli.

    Karena itu, DPRD dan Pemerintah Kota Pematangsiantar diminta mencabut pasal-pasal yang bermasalah dan diprediksi akan menyuburkan pungli itu.

    Koordinator Biro Kajian Isu-isu Strategis PMKRI Cabang Pematangsiantar, Dian Sany Siagian mengatakan, Ranperda itu direncanakan akan disahkan pada Selasa, 27 Oktober 2020.

    Sayangnya, menurut Dian Sany, terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan berpotensi untuk mempidanakan masyarakat banyak.

    “Kita berharap kepada DPRD, agar betul-betul memahami Ranperda ini. Mengingat hal ini peruntukannya bagi masyarakat Pematangsiantar,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (26/10/2020).

    “Sesuai dengan kajian yang kami lakukan di internal, Ranperda tentang Ketertiban Umum, maka kami dari PMKRI Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi melihat adanya pasal yang kurang tepat, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Karenanya, dengan ini kami secara tegas menyampaikan menolak pasal bermasalah di Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda,” tuturnya.

    Masyarakat, lanjutnya, khususnya para aktivis mahasiswa, seperti PMKRI Pematangsiantar, akan mengawal dan melakukan kontrol terhadap pengesahan dan pelaksanaan Ranperda di kota itu.

    “Kami akan mengawal perkembangan Ranperda ini. Jangan sampai ketika disahkan menimbulkan masalah baru di Kota Pematangsiantar. Karena kami juga melihat pasal-pasal yang ada berpotensi menciptakan lahan basah pungutan liar. Dan banyak pasal yang berpotensi dengan mudahnya mempidanakan masyarakat,” tutur Dian.

    Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar, Liharman Sipayung juga menyampaikan, dalam menyikapi Ranperda Tentang Ketertiban Umum ini, PMKRI telah menyurati Ketua DPRD Kota Pematangsiantar dan menyampaikan beberapa poin yang harus dikaji ulang.

    “Sebagai langkah untuk memberikan pendapat, dan juga sebelum disahkan pada sidang paripurna, maka hari ini Senin (26/10/2020), kami dari PMKRI Cabang Pematangsiantar telah membuat kajian dan menyerahkan kajian tersebut kepada Ketua DPRD Kota Pematangsiantar. Kita berharap, DPRD Kota Pematangsiantar dapat mempertimbangkan untuk mengkaji kembali, demi kebaikan dan kenyamanan masyarakat,” tuturnya.

    Liharman menyebut, salah satu pasal yang dianggap bermasalah ialah Pasal 11 ayat 3 Ranperda Tibum Kota Pematangsiantar. Yang menyebut, Setiap orang dan/atau badan dilarang mengalihfungsikan tempat parkir menjadi tempat berjualan baik yang menggunakan gerobak dorong, roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam, dan/atau yang sejenisnya.

    Menurutnya, bila Pasal 11 ayat 3 ini disahkan, maka akan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.

    Seharusnya, tambahnya, Pemerintah Kota Pematangsiantar berpikir dua kali untuk mengesahkan Ranperda itu.

    “Karena ini berbicara nasib masyarakat Kota Pematangsiantar yang berdagang pada siang hingga malam hari di areal parkir,” ujarnya.

    Dan bila hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi. Yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau pidana dengan denda paling banyak Rp 50 juta, sesuai dengan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 48.

    Karena itu, Liharman meminta DPRD Kota Pematangsiantar bersama Pemkot, untuk menunda pengesahan Ranperda itu. Dengan terlebih dahulu mencabut pasal-pasal yang merugikan masyarakat.

    “Maka dari itu kami berharap agar pembahasan Ranperda ini dapat ditunda dan disosialisasikan dengan baik. Sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum,” jelasnya.

    DPRD Kota Pematangsiantar juga diminta untuk melakukan kajian dari segala aspek sebelum menyetujui pengesahan Ranperda itu. “Pada dasarnya, kita mendukung semangat dari Ranperda tentang Ketertiban Umum ini. Sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan tata kehidupan yang baik di Kota Pematangsiantar. Namun, kami menolak pengesahan pasal-pasal yang bermasalah dan berpeluang besar merugikan masyarakat banyak,” tutupnya.(RGR)

    Komentar Facebook