Mahasiswa UKI Laporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Komunitas Jokpro 2024 ke Mabes Polri 

Empat orang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yakni Leonardo Siahaan, Roberto Simanjuntak, Hisar Aritonang, dan Hariyadi Situmorang, melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Panjaitan, dan Relawan Jokpro 2024, ke Mabes Polri, pada Senin, 18 April 202, pukul 13.00 WIB. 

Alasan para mahasiswa itu melaporkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Relawan Jokpro 2024 atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax, serta dugaan membuat keributan atau kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. 

Juru bicara mahasiswa, Roberto Simanjuntak mengatakan, laporan yang mereka lakukan didasarkan atas pernyataan Luhut Binsar Panjaitan alias LBP di salah satu podcast youtube, yang menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan memiliki ‘Big Data’ sebanyak 110 juta masyarakat Indonesia menghendaki agar Pemilu ditunda. 

Atas pernyataan tersebut banyak mahasiswa maupun masyarakat yang meminta agar LBP membuka big data yang dimaksud untuk memvalidasi kebenarannya. 

“Namun hingga laporan ini dibuat LBP belum kunjung membuka datanya. Di sisi lain, Komunitas Jokpro juga akan ikut dilaporkan atas dugaan perbuatan membuat keonaran di tengah masyarakat,” tutur Roberto Simanjuntak. 

Dia menerangkan, sejak awal, Komunitas Jokpro telah menarasikan wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Dan sejak awal juga Jokowi dan masyarakat telah menolak wacana tersebut. 

“Dua isu tersebut membuat kegelisahan dan ketidaktentraman di tengah-tengah masyarakat. Banyak pihak yang menolak 2 isu tersebut, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 11 April 2022 di mana mahasiswa Indonesia di berbagai Daerah melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan Istana Negara,” jelasnya. 

Mahasiswa dan masyarakat menolak 2 grand issueyaitu penolakan penambahan periode masa jabatan Presiden dan penolakan penundaan Pemilu. 

Roberto melanjutkan, aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 11 April lalu telah menimbulkan berbagai persoalan. Bahkan hingga terjadinya tindak pidana, mulai dari penelanjangan Ade Armando, mahasiswa yang hampir terbakar, hingga oknum kepolisian yang hampir dibakar oleh demonstran. 

“Dan mungkin kerusuhan-kerusuhan lain yang terjadi namun tidak terliput oleh media,” lanjutnya. 

Apabila menarik garis merah, lanjutnya lagi, demonstrasi dengan segala kerusuhan yang terjadi di dalamnya patut diduga disebabkan oleh 2 wacana tadi, yaitu penambahan periode masa jabatan Presiden yang dinarasikan oleh Komunitas Jokpro dan Big Data 110 juta jiwa masyarakat yang disebut menghendaki penundaan Pemilu yang dinarasikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. 

Roberto menerangkan, dalam laporan mereka, sejak narasi big data disampaikan oleh LBP, berbagai pihak mencoba untuk meminta agar data tersebut dibuka dan disaksikan kebenarannya oleh seluruh masyarakat. 

“Namun data tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh LBP. Bahkan menurut Ismail Fahmi yang merupakan Analis Media Sosial pada saat wawancara dengan Kompas TV menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang Ia lalukan justru banyak masyarakat yang menolak penundaan Pemilu,” jelasnya. 

Selain itu, katanya, apabila diakumulasi dengan pengguna media sosial seluruh Indonesia, suatu kemustahilan apabila jumlah masyarakat yang menghendaki penundaan Pemilu mencapai 110 juta jiwa. 

Roberto menegaskan, ketidakmampuan LBP menunjukkan fakta dan membuktikan kebenaran akan big data tersebut dan berakibat pada terjadinya keonaran di tengah-tengah masyarakat patut diduga telah melanggar Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU ITE dan atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong. 

Dia melanjutkan, sudah sepatutnya seorang pejabat Negara dalam memberikan pernyataan harus bisa berani memberikan bukti kepada publik. Dan sudah sepatutnya pula pejabat Negara mencerminkan sikap yang mengayomi masyarakat. 

“Apabila seorang pejabat Negara tidak bisa memberikan bukti kepada publik atas apa yang dilontarkannya yang sehingga menimbulkan kegaduhan, tentu saja ada konsekuensi hukum yang akan diterimanya,” jelasnya. 

Sedangkan untuk wacana penambahan masa jabatan Presiden oleh Komunitas Jokpro 2024, lanjut Roberto, juga telah menyebabkan perpecahan di masyarakat. 

Komunitas Jokpro 2024 diketuai oleh Baron Danardono, dan Timothy Ivan Triyono sebagai Sekretaris Jenderal, dengan penasihat M Qodari merupakan penggagas awal dari wacana penambahan periode masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang dialamatkan kepada Jokowi Dodo. 

Sejak awal kemunculan wacana penambahan periode telah banyak ditentang oleh berbagai pihak termasuk oleh Jokowi sendiri, masyarakat dan mahasiswa dari berbagai Daerah menolak dengan tegas wacana tersebut. 

“Namun Komunitas Jokpro 2024 justru melakukan deklarasi di berbagai Daerah. Tentu ini menimbulkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Padahal salah satu visi yang selalu digaungkan oleh Komunitas Jokpro 2024 adalah mencegah terjadinya polarisasi pada pemilu mendatang. Namun di sisi lain, mereka sendiri sejak awal telah menimbulkan polarisasi dengan menciptakan kelompok pendukung dan penolak penambahan periode masa jabatan Presiden,” tutur Roberto menjelaskan. 

Penolakan terhadap wacana ini berpuncak pada tanggal 11 April 2022 lalu. Demo yang berujung pada kerusuhan seperti yang diuraikan di atas patut diduga sebagai akibat dari wacana ini. 

Bahkan setelah kerusuhan terjadi Komunitas ini tetap pada pendiriannya untuk penambahan periode masa jabatan Presiden. 

“Artinya hal ini dapat disimpulkan bahwa Komunitas Jokpro 2024 patut diduga memang memiliki kesengajaan untuk menciptakan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Kami tidak membayangkan gelombang massa yang akan turun apabila wacana ini terus digaungkan. Hal ini harus dihentikan, walaupun Komunitas Jokpro 2024 selalu berlindung di balik Pasal 37 UUD, namun akibat dari perbuatan mereka harus ditindak tegas,” sebut Roberto. 

Dalam Hukum Pidana dikenal ajaran kausalitas yaitu hubungan sebab-akibat, yakni untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelanjangan yang dialami oleh Ade Armando, Mahasiwa yang hampir terbakar hingga polisi yang hendak dibakar oleh masa tidak bisa dilepaskan dari perbuatan LBP dan Jokpro 2024. 

“Ajaran kausalitas sangat relevan Apabila dikaitkan dengan perbuatan LBP dan Jokrpo 2024. Oleh karena itu mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” sebutnya. 

Oleh karna itu, para mahasiswa UKI ini melaporkan Luhut Binsar Panjaitan alias LBP dan Komunitas Jokpro 2024 dengan dugaan-dugaan perbuatan penyebaran berita bohong dan dugaan terjadinya keributan di masyarakat. 

Roberto merinci, Dasar Pelaporan untuk Luhut Binsar Panjaitan alias LBP adalah Pasal 28 UU ITE. 

Isinya: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

Dan atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946, isinya: (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 

(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. 

Dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946. “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.” 

Sedangkan Dasar Pelaporan untuk Komunitas Jokpro 2024 adalah Pasal 160 KUHP. Yaitu “Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–.”. 

Dan atau, Pasal 161 ayat (1) KUHP, “Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut apa-apa yang diterangkan dalam pasal di atas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–.” 

Dan atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946: (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 

(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. 

Dan atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.  Nama pelapor Leonardo Siahaan, Roberto Simanjuntak, Hisar Aritonang, dan Hariyadi Situmorang.(JRO)

Komentar Facebook