Masyarakat Sumut Laporkan Oknum Kejatisu ke Jaksa Agung Burhanuddin 

Sejumlah oknum Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin. 

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB), Apri Budi menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan sejumlah laporan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. 

Laporan itu adalah temuan Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB). “Termasuk adanya dugaan keterlibatan sejumlah Oknum Jaksa, yang diduga terlibat dan dapat uang karena melenyapkan atau membuat senyap laporan kami ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sudah kami kirimkan ke Pak Jaksa Agung Burhanuddin,” ungkap Apri Budi, Rabu (20/04/2022). 

Selain meminta Jaksa Agung Burhanuddin untuk segera menindak para oknum bawahannya yang bermain proyek di Sumut, Apri Budi juga meminta agar Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan laporan dugaan korupsi pengembangan Ralink Station Bandara Kualanamu. 

“Nilainya mencapai Rp 39 miliar. Pak Jaksa Agung mesti tahu ini, dan mestinya turun untuk mengambil alih penanganannya agar diusut tuntas,” jelas Apri Budi. 

Apri Budi menuturkan, temuan Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa pengadaan jasa konstruksi pekerjaan pengembangan Ralink Station Bandara Internasional Kualanamu Nomor : pjj.04.04.01/05/08/2019/0118 tertanggal 05 Agustus 2019, telah disampaikan ke Kejaksaan Agung. 

Biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 39. 250.000.000,-(Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).  

Apri Budi merinci, proyek itu disebutnya telah melanggar hukum. 

Pertama, melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 berikut perubahannya yang mana dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tidak melalui mekanisme tender. 

Kedua, diduga panitia pelaksana tidak memiliki sertifikat dari lembaga barang dan jasa yang mana diduga melanggar pasal 1 ayat 15. 

Ketiga, diduga pekerjaan pengembangan Ralink Station melalukan mark-up yang dapat merugikan keuangan Negara. 

Keempat, diduga pekerjaan pengembangan Ralink Station tidak melibatkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). 

“Kami dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih melaporkan dugaan tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Angkasa Pura II tepatnya di Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara itu ke Kejaksaan Agung,” jelasnya. 

Apri Budi juga sangat menyayangkan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang telah terlebih dahulu dilapori persoalan ini, namun malah informasi adanya dugaan suap yang diterima sejumlah oknum Jaksa dari Kejatisu, dengan memainkan laporan ini. 

“Kami mendapat informasi, valid, oknum Jaksa di Kejatisu, sudah dapat uang. Makanya laporan ini disenyapkan begitu saja,” ungkapnya. 

Padahal, lanjut Apri Budi, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait laporan dugaan korupsi pengadaan Ralink Station di Bandara Kualanamu itu. 

 “Yang mana sudah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada bulan Februari tahun 2021 dan diserahkan kepada Aspidsus Kejatisu pada bulan Agustus tahun 2021. Namun sampai saat ini belum ada tindakan hukum terhadap penyelenggara barang dan jasa serta kuasa pengguna anggaran PT Angkasa Pura II. Sementara unsur kerugian Negara dan perbuatan melawan hukum serta alat bukti sudah duduk perkaranya,” terang Apri Budi. 

Oleh karena itu, dia sangat berharap agar Jaksa Agung Burhanuddin mengetahui dan menurunkan tim untuk mengusut keterlibatan oknum Jaksa. Serta untuk membongkar tuntas dugaan korupsi proyek Ralink Station di Bandara Kualanamu itu. “Kami berharap Pak Jaksa Agung Burhanuddin berkenan menindaklanjutinya,” tandas Apri Budi.(JRO)

Komentar Facebook