Terima SK Kemenkumham, Partai Buruh Semakin Percaya Diri Songsong Pemilu 2024 

Partai Buruh besutan Said Iqbal kian percaya diri menghadapi Pemilu 2024 mendatang. 

Soalnya, Partai Buruh sudah menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan  Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh. 

Partai Buruh juga menerima Surat Keputusan Nomor: M.HH-05-AH.11.02 Tahun 2022, tanggal 04 April 2022, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026. 

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyambut gembira penerimaan SK Kemenkumham itu. Di dalam susunan kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, Said Iqbal menduduki posisi sebagai Presiden, sedangkan Ferri Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal. 

 “Dengan telah keluarnya surat keputusan ini, Partai Buruh semakin percaya diri untuk menatap tahun 2024,” ujar Said Iqbal, dalam keterangan persnya, Selasa (12/04/2022). 

Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menyampaikan, saat ini Partai Buruh tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti verifikasi kepesertaan Pemilu yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Kita optimis, Partai Buruh bisa ikut menjadi peserta Pemilu tahun 2024 dan lolos parliamentary threshold,” kata Said Iqbal. 

Said Iqbal menjelaskan, Partai Buruh bertujuan untuk mewujudkan negara sejahtera atau welfare state. 

Di mana Negara Kesejahteraan yang diimpikan oleh Partai Buruh tercermin dalam 13 platform yang meliputi Kedaulatan Rakyat, Lapangan Kerja, Pemberantasan Korupsi, Jaminan Sosial, Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria, Upah Layak, Pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan Rakyat, dan Hubungan Industrial. 

Selanjutnya adalah terkait dengan Lingkungan Hidup, HAM dan Masyarakat Adat, Perlindungan Perempuan, Anak-anak, PRT, Buruh Migran, Miskin Kota dan Buruh Informal;  Pemberdayaan Penyandang Cacat (Disabilitas). 

Kemudian, Perlindungan dan Pengangkatan Status PNS untuk seluruh tenaga Pendidik Honorer dan Tenaga Honorer, Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Swasta dalam bentuk bergaji minimal Upah Minimum Per-Bulan, dan yang terakhir adalah memperkuat koperasi dan BUMN Bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.(JRO

Komentar Facebook