Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua diharapkan menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Karena selama ini, pembangunan wilayah Papua yang cukup luas hanya tersedia di perkotaan.
“Percepatan pembangunan di Papua harus dibarengi dengan pemekaran. Memang ada beberapa orang merasa tidak dilibatkan dalam proses, namun hanya sebagian kecil,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP), Ayub Faidiban kepada wartawan, Rabu (18/5).
memastikan akan tegak lurus mendukung kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, kata dia, pemerintahan Presiden Jokowi telah memberi perhatian besar kepada Papua sejak periode pertama.
“Kami mendukung pemerintah khususnya perhatian penuh Bapak Presiden. Cuma kami berharap agar pemekaran itu menyentuh keinginan masyarakat Papua. Kalau bisa dalam proses pemekaran Papua, porsinya 80: 20. 80 orang asli Papua (OAP) dan 20 orang non-Papua,” jelasnya.
IKBP pun tak sependapat dengan anggapan pemekaran hanya untuk kepentingan Jakarta. Pemekaran dilakukan di tanah Papua, otomatis mekanismenya juga harus dibuat sedemikian rupa agar masyarakat Papua bisa terwakili.
“Jadi kalau mereka hanya bekerja untuk kepentingan. Mengapa harus ribut? Kami mendukung upaya pemekaran yang digagas pemerintah,” tegas Ayub.
“Masyarakat Papua itu lahir dari adat dan agama. Jadi kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi itu,” tutup Ayub.
